Kantor Kuwu Desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu. (foto/nopianto/IS)
Indramayu, Site – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Kali ini, isu sensitif tersebut menyeruak dari Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, setelah sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku dimintai uang saat mengambil Bantuan Pangan berupa beras dan minyak goreng yang seharusnya diterima secara gratis.
Pengakuan warga menyebutkan, setiap KPM diduga diminta menyerahkan uang berkisar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu ketika menerima danome atau kupon bantuan Bulog.
Permintaan tersebut disebut dilakukan oleh oknum perangkat desa dan diduga terjadi di lebih dari satu blok wilayah desa, sehingga memunculkan kegelisahan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Pasalnya, bantuan pangan merupakan program pemerintah yang secara tegas dilarang disertai pungutan dalam bentuk apa pun.
Praktik tersebut, jika terbukti, dinilai mencederai tujuan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
Menanggapi dugaan tersebut, Kuwu Desa Sukamelang, Masduki, membantah keras adanya instruksi pungutan dari pihaknya.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Masduki mengaku tidak mengetahui adanya permintaan uang kepada warga penerima bantuan.
“Yang membagikan surat itu perangkat desa, bukan saya. Saya tidak tahu soal adanya pungutan,” ujar Masduki kepada awak media, Selasa (30/12/2025).
Masduki juga menjelaskan bahwa mekanisme pembagian bantuan kali ini berbeda dari sebelumnya.
Ia mengklaim perubahan dilakukan untuk meminimalisir kesalahan data penerima yang kerap terjadi pada penyaluran sebelumnya.
“Kalau dulu sering tidak sesuai antara nama dan penerima. Makanya sekarang diganti, surat dibagikan dulu ke masyarakat, mudah-mudahan lebih tepat,” ucapnya.
Namun demikian, Masduki mengakui bahwa saat pembagian bantuan di wilayah Blok Bogor, sempat ada warga yang mempertanyakan besaran uang yang diminta.
Ia menyebut, berdasarkan pengakuan petugas di lapangan, uang tersebut bukan pungutan melainkan sumbangan sukarela.
“Saya dengar penyampaiannya ke masyarakat bukan pungutan, tapi kalau mau ngasih seikhlasnya saja untuk pembangunan masjid,” tutur Masduki.
Ia menambahkan, dari sumbangan tersebut terkumpul dana sekitar Rp500 ribu yang kemudian langsung diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
“Ada yang ngasih Rp15 ribu, ada Rp20 ribu. Totalnya Rp500 ribu dan langsung diberikan ke DKM,” katanya.
Meski demikian, Masduki menegaskan dirinya tidak pernah menginstruksikan pungutan maupun sumbangan dalam penyaluran bantuan pangan.
“Itu bukan perintah saya selaku kepala desa,” tegasnya.
Untuk meredam polemik yang berkembang, Masduki mengaku telah membuka ruang bagi warga yang merasa keberatan.
“Kami persilakan warga yang keberatan untuk mengambil kembali uangnya,” ujarnya.
Kasus dugaan pungli ini menambah catatan persoalan dalam penyaluran bantuan sosial di daerah.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah serta aparat terkait segera turun tangan melakukan klarifikasi dan pengawasan, agar bantuan benar-benar diterima utuh oleh warga yang berhak, tanpa embel-embel pungutan dengan dalih apa pun. (Nopianto)
