Menu ✖

Mode Gelap
Tuntaskan Penanaman dan Pemeliharaan 165 Ribu Mangrove, Project R&P Balongan Dorong Pemulihan Pesisir Indramayu Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan Perkuat Sinergi PIS dan PTK, Jaga Distribusi Energi Nasional Dukung Cegah Stunting, Pertamina Balongan Berikan Pendampingan Gizi bagi Orang Tua Rumah Mewah di Indramayu Dirampok, Pemilik Diduga Dibunuh, Emas Setengah Kilogram Raib Momen Humanis Kapolres Indramayu, Duduk di Aspal Bersama Mahasiswa Pendemo Perketat Pengawasan, Bulog Indramayu Monitoring 31 Kios Penyalur Beras SPHP

Indramayu

DPRD Indramayu Soroti UKK PDAM, Keterlibatan Stafsus Bupati Dipertanyakan, Asmawi Desak Evaluasi

badge-check


					DPRD Indramayu Soroti UKK PDAM, Keterlibatan Stafsus Bupati Dipertanyakan, Asmawi Desak Evaluasi Perbesar

Rapat Komisi III DPRD Indramayu memanggil Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Dewan Pengawas Perumdam Tirta Dharma Ayu. (foto/red/IS)

Indramayu, Site – Polemik soal sosok Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, kian memanas.

Tudingan sikap arogan, dugaan persoalan legalitas jabatan, hingga keikutsertaannya dalam Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Dewan Pengawas Perumdam Tirta Dharma Ayu (TDA) menuai kritik tajam.

Tokoh masyarakat Indramayu, Asmawi Day, bahkan mendesak Bupati Lucky Hakim segera melakukan evaluasi.

“Salman ini sebagai stafsus rasa Bupati. Biang kerok kegaduhan di Indramayu. Tupoksinya seharusnya urus urusan pribadi kepala daerah saja, bukan mengurusi semua tugas pemerintahan. Kan ada sekretaris daerah,” tegas Asmawi, Jumat (30/1/2025).

Sorotan publik terhadap Salman mencuat setelah namanya dikaitkan dengan tudingan arogansi serta keraguan atas kapasitas dan dasar hukum keterlibatannya dalam Tim UKK Perumdam TDA.

Polemik ini bahkan merambah ke DPRD Kabupaten Indramayu.
Dalam rapat kerja Komisi III DPRD belum lama ini, sejumlah anggota dewan mempertanyakan urgensi dan legalitas penempatan staf khusus dalam tim teknis yang menentukan jajaran pengawas BUMD.

Mereka menilai, posisi tersebut harus diisi figur dengan kompetensi yang jelas serta payung hukum yang kuat demi menjaga profesionalisme perusahaan daerah.

Anggota Komisi III DPRD Indramayu, Anggi Noviah, secara terbuka mempertanyakan dasar hukum keikutsertaan Salman.

Ia menegaskan, struktur Tim UKK semestinya terdiri dari unsur perangkat daerah, unsur independen, dan/atau perwakilan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam regulasi, termasuk Permendagri.

“Kami mempertanyakan apa dasarnya dan bagaimana kapasitas yang bersangkutan sehingga masuk dalam tim UKK. Ini penting untuk menjaga profesionalisme BUMD kita,” ujar Anggi, pada video yang viral saat rapat Komisi 3.

Di sisi lain, Asmawi Day juga menyinggung dugaan masa berlaku SK Salman yang dinilai bermasalah.

“Diduga Salman ini SK-nya sudah tidak berlaku menurut Permendagri. Saya berharap Bupati Lucky Hakim mau mendengar aspirasi warga Indramayu. Salman segera dievaluasi,” imbuhnya.

Meski dihujani kritik, Salman tetap terlihat aktif mendampingi Bupati Lucky Hakim.

Terbaru, ia hadir saat kunjungan kerja ke Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kamis (29/1), untuk meninjau wilayah terdampak banjir.

Kehadirannya di tengah sorotan publik dinilai sebagai sinyal bahwa ia masih mendapat kepercayaan dari kepala daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif maupun Salman belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan arogansi dan polemik legalitas posisinya di Tim UKK. (Nopianto/red)

Baca Lainnya

Rumah Mewah di Indramayu Dirampok, Pemilik Diduga Dibunuh, Emas Setengah Kilogram Raib

3 November 2026 - 18:20 WIB

Momen Humanis Kapolres Indramayu, Duduk di Aspal Bersama Mahasiswa Pendemo

30 Oktober 2026 - 13:27 WIB

Perketat Pengawasan, Bulog Indramayu Monitoring 31 Kios Penyalur Beras SPHP

30 Oktober 2026 - 12:48 WIB

Kapal di Atas 60 GT Kesulitan Melaut, GNP Perjuangkan Perbaikan Muara Karangsong Indramayu

28 Oktober 2026 - 13:03 WIB

Prabowo Salurkan 220 Becak Listrik untuk Lansia di Indramayu

25 Oktober 2026 - 12:59 WIB

Trending di Indramayu