Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Imron (tengah), memberikan keterangan kepada awak media. (foto/rian/IS)
Indramayu, Site – Konflik Peternak dan Petani Tebu di Indramayu Dimediasi DPRD Indramayu.
Konflik lahan antara peternak sapi dan petani tebu di Blok Situ Bolang, Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, memicu audiensi darurat yang dimediasi DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (18/2/2026).
Perselisihan dipicu ternak sapi yang kerap masuk dan merusak tanaman tebu akibat keterbatasan lahan penggembalaan.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengungkapkan persoalan utama berasal dari ketimpangan antara jumlah ternak dan ketersediaan lahan pakan.
Peternak di kawasan Situ Bolang membutuhkan sekitar 100 hektare lahan penggembalaan, sementara lahan yang tersedia saat ini hanya sekitar 8 hektare.
“Baik peternak maupun petani tebu sama-sama dilindungi regulasi. Kebutuhan peternak di Situ Bolang minimal sekitar 100 hektare lahan, sementara yang tersedia baru sekitar 8 hektare,” tegas Imron kepada awak media.
DPRD bertindak sebagai mediator dengan mempertemukan peternak, petani tebu, perusahaan perkebunan, serta unsur pemerintah.
Lembaga legislatif daerah itu mendorong solusi jangka panjang melalui penataan kawasan penggembalaan dan pemanfaatan sumber pakan alternatif.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan limbah pucuk tebu sebagai pakan ternak. Namun, menurut Imron, distribusi pakan masih terkendala biaya sehingga memerlukan intervensi pemerintah daerah.
“Pucuk tebu melimpah dan bisa menjadi pakan, tetapi kendala utama ada pada biaya distribusi,” katanya.
Dari pihak peternak, perwakilan peternak Tarmo menyebut populasi sapi di Situ Bolang kini mencapai sekitar 2.000 ekor.
Keterbatasan lahan membuat ternak kerap mencari pakan secara bebas hingga masuk ke area perkebunan tebu.
“Kami tidak berniat merugikan petani tebu. Namun kondisi di lapangan memang sulit. Kami berharap ada solusi lahan pakan yang jelas dan legal,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan petani tebu, Tarman, menegaskan kerusakan tanaman akibat ternak berdampak langsung pada produktivitas dan pendapatan petani.
“Kami hanya meminta agar ternak tidak masuk ke lahan tebu. Kami juga mencari nafkah dari sini,” katanya.
Menanggapi konflik tersebut, Direktur Keuangan PG Rajawali II, Warsim, menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan PTPN dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan skema legalitas lahan pakan serta pemanfaatan limbah pucuk tebu sebagai alternatif pakan ternak.
Namun, distribusi limbah tersebut masih terkendala biaya transportasi.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian konflik secara berkelanjutan.
DPRD mendorong pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan kawasan penggembalaan guna menciptakan solusi adil bagi peternak dan petani sekaligus menjaga kondusivitas wilayah sentra produksi tebu di Indramayu. (Rian/red)
