Bekas pemasangan water meter PDAM di Balai Wartawan Kabupaten Indramayu terlihat kosong setelah alat tersebut diketahui hilang. (foto/red/IS).
Indramayu, Site – Alat pengukur kubikasi air atau water meter PDAM yang terpasang di Balai Wartawan Kabupaten Indramayu diketahui hilang. Hilangnya fasilitas air bersih di tempat berkumpulnya para jurnalis ini diduga kuat berbuntut dari konflik antara kalangan wartawan dengan Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu.
Sejumlah wartawan yang biasa beraktivitas di Balai Wartawan Indramayu terkejut saat hendak menunaikan ibadah salat zuhur. Air bersih tidak mengalir seperti biasanya, sehingga mereka terpaksa menggunakan sisa air di dalam bak mandi.
“Saat mau salat zuhur, air di tempat wudu tidak mengalir. Terpaksa saya menggunakan sisa air di bak mandi ruangan Ketua PWI,” ujar Duliman, salah seorang jurnalis yang kerap beraktivitas di lokasi tersebut, Kamis (2/7/2026).
Hal senada disampaikan oleh Abdul Gani. Ia merasa ada yang tidak beres karena pada Senin lalu aliran air PDAM masih berfungsi normal untuk menunjang aktivitas berbagai organisasi kewartawanan di gedung tersebut.
“Biasanya air di sini hanya digunakan untuk wudu dan keperluan warung milik anggota wartawan,” jelas Abdul Gani.
Setelah dilakukan pengecekan, ternyata water meter yang telah terpasang sejak Balai Wartawan berdiri pada tahun 1987 tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Menariknya, proses pencopotan alat tersebut terlihat sangat rapi. Polanya mirip dengan kasus kehilangan water meter di rumah-rumah warga yang sempat diberitakan beberapa bulan lalu.
“Pencopotannya sangat rapi, mirip dengan kasus kehilangan water meter di beberapa wilayah kecamatan di Indramayu. Nanti kami akan periksa bersama-sama melalui rekaman CCTV,” ungkap sejumlah wartawan lain.
Jika merunut sejarahnya, pemasangan sambungan air bersih di Balai Wartawan Indramayu sudah ada sejak gedung itu berdiri tahun 1987, tepatnya pada masa pemerintahan Bupati H Jahari. Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui PDAM memberikan layanan gratis sebagai bentuk sinergitas antar lembaga. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Bupati Nina Agustina.
Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Indramayu saat ini, Lucky Hakim, Perumdam Tirta Darma Ayu mulai melakukan penagihan. Pihak wartawan mengklaim telah berupaya menjelaskan historis kebijakan tersebut, namun manajemen PDAM terkesan tutup mata dan mengabaikan nilai sinergitas yang selama ini terjaga.
“Sejak Humas PDAM dijabat oleh Sutoni, kami selalu menjelaskan bahwa dari masa Pak Jahari hingga Bupati Nina Agustina, tidak pernah ada tagihan dari PDAM. Ini adalah bentuk sinergitas,” tegas Ketua PWI Indramayu, Dedy S Musashi.
Sementara Ketua PWRI Kabupaten Indramayu, Sonny, menyampaikan pihak humas saat itu (Sutoni) mengaku hanya menjalankan perintah dari Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu, Nurpan, terkait penagihan tersebut.
“Sejak zaman Pak Dedi memimpin PDAM, lalu Pak Suyanto, Pak Tatang, sampai Pakde Air, tidak pernah ada tagihan yang masuk. Mereka sangat paham makna sinergitas dengan media,” ujar Sonny.
Sebelumnya, pihak PDAM Tirta Darma Ayu Unit Pelayanan Sindang juga sempat melakukan penagihan serupa. Namun, setelah mendapat penjelasan mengenai duduk perkara dan sejarah fasilitas tersebut, mereka akhirnya dapat memahaminya. (Riyan/red).
