Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, saat melakukan kunjungan kerja di Indramayu. (foto/red/IS)
Indramayu, Site – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) memastikan program Makan Bergizi Gratis khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (MBG 3B) benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.
Wihaji mengatakan, hampir 4.000 personel TPK di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendapat tugas tambahan untuk mendistribusikan MBG 3B langsung kepada penerima manfaat. Penugasan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115.
“Hampir ada empat ribuan Tim Pendamping Keluarga yang hari ini mendapat tugas baru berdasarkan Perpres 115. Kita diminta mendayagunakan mereka untuk mendistribusikan MBG 3B,” kata Wihaji saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu, Kamis (17/9/2026).
Menurut Wihaji, distribusi program tersebut sudah berjalan di sebagian besar wilayah Indramayu dengan tingkat capaian sekitar 80 hingga 90 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memulai penyaluran.
“Alhamdulillah lebih dari separuh sudah jalan, ada beberapa yang belum. Karena itu, yang belum akan kita tindak lanjuti, SPPG mana yang belum. Tapi rata-rata hampir 80 sampai 90 persen sudah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mekanisme distribusi dilakukan dengan cara door-to-door atau mendatangi langsung rumah penerima manfaat. Dengan demikian, ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita tidak perlu repot datang ke Posyandu untuk mengambil makanan.
“Dipastikan jangan ibu hamil yang datang ke Posyandu. Khusus MBG 3B, kita yang mendistribusikan,” tegasnya.
Selain mengantarkan makanan, TPK juga diminta memberikan edukasi. Pengawasan ketat diperlukan agar bantuan makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh kelompok sasaran yang berhak, bukan anggota keluarga lainnya.
“Satu-dua kasus kadang-kadang dikasih MBG 3B tapi yang makan bukan penerima manfaat. Ini yang perlu kita selesaikan, kita evaluasi, dan kita perbaiki,” jelas Wihaji.
Dalam menjalankan tugas ini, para kader TPK menerima insentif sebesar Rp1.000 untuk setiap ompreng atau wadah makanan yang didistribusikan. Insentif tersebut dicairkan secara berkala setiap 10 hari sekali.
Wihaji optimis tugas baru ini berjalan lancar karena sebagian besar anggota TPK merupakan kader Posyandu, PKK, dan KB yang sudah terbiasa mendampingi masyarakat.
“Saya hanya berpesan tetap semangat. Yang penting ikhlas, berkah, barokah, kerja dari hati,” ucapnya.
Wihaji menambahkan, program MBG 3B menjadi bagian penting dari intervensi gizi demi mempercepat penurunan angka stunting. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pemenuhan gizi bukanlah satu-satunya faktor penentu.
“Ini salah satu solusi untuk asupan gizinya. Apakah langsung selesai stunting-nya? Tidak. Karena tidak hanya asupan gizi yang dibutuhkan, melainkan juga rumah layak, air bersih, edukasi, serta sanitasi yang baik,” pungkasnya. (Riyan/red)
