Anggota Gerakan Nelayan Pantura (GNP) berfoto bersama seusai menindaklanjuti persoalan pendangkalan alur pelayaran Muara Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. (foto/red/IS).
Indramayu, Site – Kerusakan bangunan pemecah gelombang atau breakwater di muara Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, membuat kapal penangkap ikan berukuran di atas 60 Gross Tonnage (GT) kesulitan melaut. Kondisi yang berlangsung selama setahun terakhir itu kini menjadi persoalan serius bagi pelaku usaha penangkapan ikan di wilayah tersebut.
Sekretaris Jenderal Gerakan Nelayan Pantura (GNP), H Robani Hendra Permana, menyebut kondisi muara Karangsong sudah masuk kategori darurat. Untuk membahas persoalan tersebut, GNP bersama para pelaku usaha penangkapan ikan laut yang tergabung dalam Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (27/10/2026).
“Selasa kemarin saya beserta pelaku usaha penangkapan ikan laut beraudiensi dan diskusi mengenai kondisi muara sungai di Karangsong yang sudah dalam kondisi darurat atau kontingensi,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Robani menjelaskan, kesulitan kapal berukuran besar melintasi muara berkaitan dengan runtuhnya bangunan breakwater. Bangunan tersebut berfungsi menahan pasir agar tidak masuk ke alur sungai dan menyebabkan pendangkalan. Breakwater di muara Karangsong diketahui dibangun pada 2003 dan kini telah berusia 23 tahun.
Menurutnya, kerusakan itu tidak hanya menghambat pergerakan kapal, tetapi juga menambah beban operasional pelaku usaha penangkapan ikan. Proses keluar-masuk muara membutuhkan waktu lebih lama karena kapal harus melintasi alur yang sulit, bahkan badan kapal berisiko rusak akibat harus ditarik paksa.
“Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, lambat laun usaha tangkap ikan akan semakin tidak produktif. Biaya operasional untuk aktivitas keluar-masuk muara membengkak, ada ancaman kecelakaan kerja di muara, waktu antrian keluar-masuk semakin lama, dan kerusakan pada badan kapal yang setiap keluar-masuk ditarik paksa,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, lanjut Robani, GNP meminta penanganan segera dari pemerintah. Hasil audiensi dengan KKP pun membawa kabar baik mengenai rencana perbaikan bangunan pemecah gelombang yang rusak.
“Alhamdulillah kemarin kami diterima Pak Dirjen KKP Pak Latif, beliau beserta tim berkomitmen untuk membantu pelaku usaha di Karangsong,” ungkap Robani.
Robani menyampaikan, sebagai penanganan jangka pendek, KKP menjanjikan perbaikan breakwater yang runtuh dan menargetkan pengerjaannya dapat direalisasikan pada awal 2027. Perbaikan ini diharapkan dapat mengatasi hambatan kapal saat melintasi muara Karangsong.
Selain perbaikan tersebut, KKP juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa pembangunan pelabuhan di kawasan tepi laut dengan konsep pelabuhan nasional. Rencana pembangunan itu ditargetkan mulai pada 2028 dengan skema pembiayaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Robani berharap rencana penanganan yang dibahas dalam audiensi tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga aktivitas usaha penangkapan ikan di Karangsong kembali berjalan lebih produktif.
“Semoga bisa terealisasi sesuai rapat kemarin dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan,” pungkasnya. (Riyan/red).
