ATJ Indramayu saat diskusi. (foto/red/IS)
Indramayu, Site – Aliansi Topi Jerami (ATJ) Indramayu melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan yang dinilai tengah menguat dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Indramayu.
Pola tersebut disebut sebagai praktik “kekuasaan cuci tangan”, yakni kekuasaan yang menekan, namun menolak bertanggung jawab secara terbuka.
Dalam pernyataan persnya, ATJ menilai praktik kekuasaan tidak selalu hadir secara kasat mata melalui keputusan resmi atau perintah langsung.
Tekanan justru kerap bekerja melalui figur perantara, tangan-tangan bayangan yang menjalankan intimidasi, paksaan, hingga tekanan psikologis kepada jajaran birokrasi.
“Dalam literatur klasik seperti Il Principe karya Niccolò Machiavelli, dijelaskan bagaimana penguasa kotor sering menjaga citra dengan menyerahkan tindakan kasar kepada orang lain. Pola itu kami lihat relevan dengan kondisi birokrasi hari ini,” ujar Koordinator ATJ Indramayu, Samsul Mauludin, Selasa (30/12/2025).
ATJ menilai tekanan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran dinas tidak hadir dalam bentuk kebijakan terbuka yang bisa diuji secara etika dan administrasi.
Sebaliknya, tekanan bergerak di ruang gelap kekuasaan, sulit dilacak, namun dampaknya nyata.
“ASN bekerja bukan lagi berdasarkan profesionalisme dan aturan hukum, tetapi karena rasa takut, loyalitas semu, dan kalkulasi politik,” kata Samsul.
Menurut ATJ, figur perantara ini berfungsi ganda, sebagai eksekutor kehendak politik sekaligus tameng yang menyerap risiko dan kemarahan publik.
Sementara itu, pimpinan tertinggi tetap tampil bersih, santun, dan seolah tidak terlibat.
“Inilah wajah kekuasaan paling licik. Menindas tanpa mengaku menindas, memaksa tanpa meninggalkan sidik jari,” tegasnya.
ATJ menilai praktik semacam ini bukan sekadar persoalan etika personal, melainkan ancaman serius bagi sistem birokrasi. Ketika tekanan datang dari “orang dekat kekuasaan”, jalur akuntabilitas menjadi kabur.
“Siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran? Atasan formal atau penguasa sesungguhnya di balik layar?” ujar Samsul.
Akibatnya, birokrasi berubah fungsi dari alat pelayanan publik menjadi instrumen kepentingan kekuasaan pribadi.
Setiap kebijakan bermasalah dengan mudah disangkal, sementara kegagalan selalu memiliki kambing hitam.
ATJ juga mengingatkan bahwa pola kekuasaan semacam ini berpotensi menciptakan budaya cuci tangan yang permanen.
Pemimpin menikmati hasil tekanan, namun menolak menanggung konsekuensi politiknya.
“Ini puncak kemunafikan politik. Kekuasaan dinikmati, tetapi dosa politik dilempar ke bawahan,” kata Samsul.
Lebih jauh, ATJ menilai praktik ini menunjukkan ketakutan kekuasaan untuk berhadapan langsung dengan rakyat dan aparatur negara secara jujur. Intrik, tekanan terselubung, dan intimidasi menjadi jalan yang dipilih.
ATJ memperingatkan, jika praktik tersebut terus dibiarkan, demokrasi tidak akan mati secara frontal, melainkan perlahan dicekik dari dalam.
“Demokrasi rusak bukan karena satu keputusan besar, tapi karena praktik-praktik kotor yang rapi dan dibiarkan,” ujarnya.
Menurut ATJ, Indramayu saat ini tidak dipimpin oleh kekuasaan yang kuat, melainkan kekuasaan yang licik kuat dalam menekan, tetapi lemah dalam tanggung jawab.
“Sejarah selalu mencatat, penguasa yang gemar mencuci tangan pada akhirnya akan tenggelam oleh lumpur yang ia ciptakan sendiri,” pungkas Samsul. (Red/***)
