ATJ Indramayu saat demo didepan gerbang DPRD menuntut pansus PDAM persoalan transfer Rp2 miliar. (foto/red/IS)
Indramayu, Site – Aliansi Topi Jerami (ATJ) Indramayu menegaskan bahwa gerakan mereka lahir dari kegelisahan rakyat atas buruknya pelayanan publik, bukan dari kepentingan politik praktis sebagaimana kerap dituduhkan.
Koordinator ATJ Indramayu, Samsul Mauludin, menilai tudingan “politis” terhadap gerakan rakyat justru merupakan cara lama untuk membungkam kritik.
“Ada kesalahan klasik dalam membaca gerakan seperti ATJ. Kami terlalu cepat dituduh politis, seolah politik itu dosa, dan seolah negara boleh kebal dari tekanan publik. Padahal yang sesungguhnya politis justru pembiaran terhadap buruknya pelayanan publik,” ujar Samsul Mauludin dalam keterangan resminya, Sabtu (27/12/2025).
Samsul menegaskan, ATJ tidak lahir dari ruang seminar atau diskusi elite, melainkan dari realitas pahit yang dialami masyarakat sehari-hari, mulai dari sumur-sumur kering, air keruh, hingga birokrasi yang dinilai tidak peka terhadap keluhan warga.
“ATJ lahir dari lapangan, dari penderitaan warga. Dalam konteks Indramayu, PDAM seharusnya menjadi simbol kehadiran pemerintah. Ketika pelayanan air bersih gagal, itu adalah kegagalan paling telanjang dari fungsi pemerintahan daerah,” katanya.
Menurut Samsul, ATJ hadir sebagai bentuk kejujuran politik yang berpihak secara terang kepada masyarakat yang dirugikan.
Berbeda dengan elite yang kerap menyembunyikan kepentingan di balik bahasa teknokratis, ATJ memilih bersikap terbuka dan tegas.
“Kami tidak berpura-pura netral. Kami berpihak, dan keberpihakan itu jelas kepada warga yang dirugikan. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi soal hak dasar rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam perspektif gerakan sosial, ATJ tidak sekadar menuntut perbaikan administratif, tetapi menyampaikan gugatan etik terhadap kekuasaan lokal.
Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga perwakilan rakyat, kata dia, justru dijalankan oleh warga secara langsung.
Samsul juga tidak menampik jika ATJ disebut sebagai gerakan populis.
Namun ia menilai, populisme tidak selalu bermakna negatif, terutama ketika saluran demokrasi formal tidak berjalan efektif.
“Ketika audiensi ditutup, laporan diabaikan, dan kritik dianggap ancaman, maka jalan menjadi satu-satunya parlemen rakyat. Topi jerami yang kami pakai bukan simbol kosong, tapi pernyataan sikap bahwa kami berdiri bersama warga kecil,” jelasnya.
Ia menambahkan, kerasnya bahasa yang digunakan ATJ muncul karena cara-cara yang lebih halus sudah terlalu lama tidak mendapat respons.
ATJ, lanjut Samsul, secara sadar memilih untuk menyentuh institusi yang selama ini nyaris tabu dikritik secara terbuka.
Salah satunya PDAM, yang bukan hanya perusahaan daerah, tetapi juga simpul kepentingan ekonomi, politik, dan birokrasi.
“Banyak yang tahu masalahnya, tapi sedikit yang berani bersuara. Kami sadar risikonya, dicap ditunggangi, dilabeli provokator, dianggap mengganggu stabilitas. Tapi justru di situlah nilai moral perjuangan ini,” katanya.
Peran Figur dalam Gerakan
Terkait tudingan terhadap figur-figur ATJ sebagai aktor politik, Samsul menilai kecurigaan tersebut terlalu mudah dan tidak berdasar.
Ia menegaskan, figur dalam gerakan dibutuhkan untuk menjaga api perjuangan agar tidak padam.
“Tanpa figur, gerakan mati. Tanpa keberanian personal, kolektivitas hanya tinggal slogan. Kami bukan broker, kami penjaga api agar kemarahan publik tidak berubah menjadi apatis,” ujarnya.
Samsul menegaskan, demokrasi tidak berhenti pada pemilu lima tahunan. Demokrasi sejati adalah ketika kekuasaan diawasi dan merasa tidak nyaman oleh kritik rakyat.
“Kalau ada yang terganggu oleh ATJ, pertanyaannya bukan kenapa ATJ ribut, tapi kenapa kritik baru didengar setelah rakyat turun ke jalan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Samsul menegaskan bahwa Aliansi Topi Jerami bukan musuh negara. ATJ, kata dia, adalah alarm kebakaran bagi kekuasaan.
“Mematikan alarm tidak akan memadamkan api. Kesalahan terbesar bukan pada kerasnya suara ATJ, tapi pada lemahnya respons kekuasaan. Selama air bersih masih bermasalah, transparansi ditutup, dan kritik dianggap gangguan, maka gerakan seperti ATJ akan selalu relevan dan diperlukan,” pungkasnya.
Ia menegaskan, sejarah tidak pernah berpihak pada kekuasaan yang nyaman, melainkan pada mereka yang berani mengganggu kenyamanan demi kepentingan rakyat. (Red/***)
