Ratusan nelayan dan juragan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) menggelar aksi mimbar bebas di TPI Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. (foto/red/IS).
Indramayu, Site – Ratusan nelayan dan juragan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang kini hampir menembus Rp30.000 per liter.
Desakan tersebut disampaikan dalam mimbar bebas nelayan Pantura yang digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (4/5/2026).
Ketua GNP, Kajidin, mengatakan lonjakan harga solar sangat memberatkan nelayan, khususnya pemilik kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT), karena biaya operasional melaut meningkat tajam.
“Sudah hampir dua bulan nelayan tidak bisa bekerja karena harga solar tidak terjangkau. Kalau dipaksakan melaut, mereka akan rugi besar,” kata Kajidin.
Menurutnya, saat ini lebih dari 200 kapal berukuran besar di Pelabuhan Karangsong memilih tidak melaut akibat mahalnya harga solar industri. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan rendahnya harga jual ikan hasil tangkapan nelayan di pasaran, sehingga pendapatan nelayan tidak sebanding dengan biaya operasional.
Karena itu, lanjut Kajidin, pihaknya meminta pemerintah memberikan subsidi silang atau skema khusus untuk pemenuhan solar bagi kapal nelayan berukuran di atas 30 GT.
“Kami meminta ada solusi konkret dari pemerintah agar nelayan tetap bisa melaut dan bertahan hidup,” ujarnya.
Kajidin juga menyebut para nelayan dari berbagai wilayah Pantura Jawa telah sepakat untuk menemui Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan langsung aspirasi terkait kenaikan harga solar industri yang dipicu situasi geopolitik di Timur Tengah.
“Kami sudah sepakat dengan nelayan se-Pantura Jawa untuk menemui Presiden terkait harga solar industri yang terus naik. Nelayan bisa mati kalau terus begini,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, ratusan juragan kapal, anak buah kapal (ABK), serta pengurus koperasi perikanan laut membacakan sejumlah tuntutan yang akan diajukan kepada Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Tuntutan para nelayan ini akan disampaikan kepada Presiden melalui Bupati Indramayu,” pungkas Kajidin. (Riyan/red).
