Kapal ikan KM Gajah Samudera terjebak di Muara Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akibat pendangkalan alur pelayaran yang semakin parah. (foto/red/IS).
Indramayu, Site – Nelayan di kawasan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendesak pemerintah segera menangani pendangkalan alur muara yang kian parah. Sedimentasi yang menutup jalur pelayaran membuat aktivitas keluar-masuk kapal terganggu dan menghambat kegiatan melaut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin (27/7/2026), kapal penangkap ikan KM Gajah Samudera terjebak di sekitar Muara Karangsong akibat dangkalnya alur pelayaran. Kapal tersebut tidak dapat melintas karena terhalang endapan pasir yang menumpuk di jalur keluar-masuk muara.
Untuk membebaskan kapal, petugas mengerahkan kapal tongkang pengangkut alat berat guna mengeruk endapan pasir di sekitar alur pelayaran. Proses evakuasi berlangsung di tengah keluhan nelayan yang menilai sedimentasi di kawasan tersebut semakin memburuk.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura (GNP) Kajidin mengatakan kondisi pendangkalan muara saat ini menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, sejumlah kapal mengalami kesulitan melintas, bahkan ada yang tidak dapat keluar maupun masuk pelabuhan selama berhari-hari.
“Pada tahun-tahun sebelumnya masih bisa diatasi dan dilakukan evakuasi. Namun sekarang kondisinya sangat parah. KM Gajah Samudera sudah empat hari tidak bisa masuk. Kapal-kapal lain juga mengalami kesulitan untuk keluar maupun masuk muara,” kata Kajidin.
Menurutnya, dampak pendangkalan tidak hanya dirasakan pemilik kapal berukuran besar, tetapi juga nelayan kecil yang mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ketika kapal-kapal besar tertahan di muara, kapal kecil juga kesulitan berangkat melaut. Padahal mereka mencari nafkah setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, nelayan kecil bisa mati suri,” ujarnya.
Kajidin menambahkan pendangkalan di Muara Karangsong memang kerap terjadi saat musim timur. Namun kali ini sedimentasi berlangsung lebih cepat sehingga alur pelayaran tertutup endapan pasir dan mengganggu aktivitas nelayan.
Atas kondisi tersebut, nelayan berencana menyampaikan surat kepada pemerintah sebagai bentuk desakan agar penanganan segera dilakukan. Surat itu akan ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu, hingga Presiden.
“Kami akan bersurat terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak ada respons atau tindak lanjut dalam waktu dekat, tidak menutup kemungkinan nelayan akan melakukan aksi ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan ini,” tegasnya.
Di sisi lain, nelayan juga menyoroti besarnya kontribusi sektor perikanan kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mereka berharap kontribusi tersebut diimbangi dengan perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, termasuk pendangkalan muara.
Juragan kapal, H Judah, mengungkapkan nelayan kapal berukuran besar dikenakan PNBP sebesar 10 persen, sedangkan kapal yang lebih kecil dikenakan sekitar 5 persen. Menurutnya, dari kawasan Karangsong saja nilai PNBP yang disetorkan setiap tahun diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
“Harapannya pemerintah hadir membantu menyelesaikan persoalan nelayan. Jangan hanya menarik PNBP, tetapi kebutuhan nelayan juga harus diperhatikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, H Suwarto, menilai memburuknya sedimentasi di Muara Karangsong tidak terlepas dari rusaknya breakwater atau pemecah ombak di kawasan muara.
Ia menjelaskan koperasi telah berupaya menjaga alur pelayaran dengan mengoperasikan tongkang dan melakukan pengerukan secara swadaya. Bahkan, bantuan kapal keruk dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu juga telah diterjunkan. Namun, upaya tersebut belum mampu mengimbangi laju sedimentasi yang terus terjadi.
“Breakwater yang tenggelam membuat pasir yang terbawa ombak lebih mudah masuk ke alur muara. Kami sudah melakukan pengerukan dan mendapat bantuan kapal keruk dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, tetapi hasilnya belum maksimal,” jelasnya.
Karena itu, Suwarto berharap pemerintah segera membangun kembali dan meninggikan breakwater yang ada, sekaligus memperpanjang konstruksinya agar mampu mengurangi laju sedimentasi di Muara Karangsong.
“Satu-satunya harapan kami adalah breakwater segera dibangun kembali atau ditinggikan dan diperpanjang. Selain itu, diperlukan dukungan alat pengerukan agar alur muara tetap terbuka dan aktivitas nelayan tidak terganggu,” pungkasnya. (Riyan/red).
