Wakil Ketua DPRD Indramayu, Amroni (kiri ujung). (foto/red/IS)
Indramayu, Site – Wakil Ketua DPRD Indramayu, Amroni, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk membangun kawasan industri berskala besar yang digadang-gadang menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kehadiran kawasan industri dapat membuka peluang besar bagi peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja, asalkan dijalankan dengan perencanaan matang dan pengawasan yang ketat sejak awal.
Namun demikian, Amroni mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan sejumlah aspek krusial, terutama persoalan perizinan, kesiapan tenaga kerja lokal, serta potensi dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan.
“Tiga hal ini tidak boleh dianggap sepele. Perizinan harus jelas, tenaga kerja harus siap, dan dampak lingkungan harus dihitung sejak awal,” ujar Amroni saat ditemui di kantornya, Rabu (24/12/2025).
Ia mengungkapkan, secara prinsip pembangunan kawasan industri di Indramayu telah mendapatkan restu dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, bahkan dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dengan adanya lampu hijau tersebut, Amroni berharap Pemkab Indramayu bisa bergerak lebih cepat dan serius dalam menuntaskan seluruh proses perizinan agar tidak menghambat minat investor.
“Jangan sampai justru investor yang mengeluh karena proses perizinan terlalu lama atau berbelit. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Ketua DPC PKB Indramayu itu.
Selain perizinan, Amroni menyoroti persoalan rekrutmen tenaga kerja yang dinilai rawan menimbulkan gejolak sosial jika tidak dikelola dengan baik.
Ia mencontohkan kasus pabrik sepatu di Kecamatan Krangkeng yang sempat memicu keresahan warga.
“Padahal kebutuhan tenaga kerja di sana bisa mencapai 35 hingga 50 ribu orang. Tapi saat baru merekrut sekitar 400 pekerja saja, sudah muncul gejolak di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Amroni, persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar, sehingga memunculkan kesalahpahaman dan kecemburuan sosial.
Ia pun menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah sebagai jembatan antara kepentingan perusahaan dan harapan masyarakat, terutama dalam memastikan komitmen awal kawasan industri untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Walaupun sudah ada Perbup tentang prioritas tenaga kerja lokal, tanpa dibarengi pelatihan sesuai kebutuhan industri, akhirnya tenaga dari luar daerah yang lebih siap justru yang diterima,” ujarnya.
Amroni menilai Indramayu sejatinya memiliki potensi besar dalam menyiapkan SDM, mengingat keberadaan sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan industri.
Ia mendorong agar Pemkab Indramayu lebih aktif berkoordinasi dengan pihak perusahaan guna memetakan jenis keahlian yang dibutuhkan, sehingga pelatihan bisa dilakukan sejak sebelum kawasan industri beroperasi penuh.
“Jangan menunggu pabrik berdiri dulu. Selagi pembangunan berjalan, tenaga kerja lokal harus sudah dibekali keterampilan,” katanya.
Tak hanya itu, Amroni juga meminta agar pemerintah daerah terlibat langsung dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk memastikan warga Indramayu benar-benar terakomodasi serta mencegah praktik percaloan yang merugikan masyarakat.
“Pemkab harus hadir. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, Amroni turut menyoroti potensi dampak lingkungan akibat berdirinya banyak pabrik di Indramayu.
Ia menekankan pentingnya kajian lingkungan yang komprehensif sejak tahap perencanaan.
Ia tidak ingin pembangunan industri justru menyisakan persoalan lingkungan di kemudian hari yang akhirnya merugikan masyarakat dan mengganggu keberlanjutan investasi.
Oleh karena itu, Pemkab Indramayu didorong untuk melakukan pengawasan ketat dan pengecekan rutin agar seluruh aktivitas industri berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
“Pengawasan ini penting untuk menjamin kawasan industri bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Amroni menegaskan bahwa DPRD Indramayu pada prinsipnya siap mendukung langkah Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin dalam merealisasikan kawasan industri tersebut.
Bahkan dari sisi anggaran, DPRD siap memfasilitasi jika dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan tenaga kerja lokal.
“Saya sudah beberapa kali sampaikan ke Disnaker, jika anggaran pelatihan diperlukan, saya pribadi siap memperjuangkannya,” pungkas Amroni. (Red/***)
